Ratusan pegawai outsourcing PLN melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PLN Solo, Jateng, Kamis (17/10).

BUMN Dinilai Harus Hapuskan Praktek Outsourcing

(Berita Daerah – Nasional) Anggota Komisi IX DPR dari PKS, Indra mengatakan praktek alih daya atau “outsourcing” di Badan Usaha Milik Negara harus dihapuskan karena menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain dalam penghapusan sistem tersebut.

“Sangat memprihatinkan karena (outsourcing) terjadi di entitas negara, kalau BUMN terjadi pengabaian undang-undang lalu bagaimana di perusahaan swasta lain,” kata Indra di gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Indra mengatakan Panitia Kerja “Outsourcing” Komisi IX DPR pada Selasa (22/10) malam sudah sepakat terkait beberapa hal antara lain memberantas penyimpangan praktek alih daya di BUMN.

Dia menjelaskan perlu pembenahan dalam sistem tersebut dan diharapkan dapat dilaksanakan di perusahaan-perusahaan lain.

“Kedua, karyawan dengan status alih daya di BUMN harus diangkat menjadi karyawan tetap. Dan apabila ada yang berproses hukum harus memenuhi hak pekerja,” ujarnya.

Keempat menurut dia, apabila ada perusahaan BUMN bermasalah dan sudah berkekuatan hukum tetap maka hak karyawan harus dipenuhi. Selain itu, karyawan alih daya harus diprioritaskan apabila ada rekrutmen karyawan baru.

“Kelima, Menteri Negara BUMN harus tanggung jawab melaksanakan rekomendasi Panja karena sudah berkomitmen menjalankannya,” kata Indra.

Dia menegaskan apabila ada direksi BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Panja “outsourcing”, maka DPR akan merekomendasikan kepada Meneg BUMN untuk memecat yang bersangkutan.

Karena menurut dia, pengabaian rekomendasi DPR menunjukkan tidak adanya komitmen menjadi warga negara yang baik melaksanakan perintah konstitusi.

“Ini hasil rekomendasi Panja dan tinggal dilaksanakan,” ujarnya.

Dia menjelaskan hasil rekomendasi panja tersebut harus dilaksanakan paling lama 15 hari setelah ditandatangani pimpinan DPR. Namun menurut dia apabila dari batas waktu itu tidak dilaksanakan maka direksi BUMN harus mundur.

“Batas waktu 15 hari sejak rekomendasi Panja ini ditandatangani Ketua DPR lalu dijadikan rekomendasi DPR,” ujarnya.

(et/EA/bd-ant)

Pic: ant

One comment

  1. Alhamdulillah,, tuhan tidak tidur!! Masih banyak orang mulia yang memperjuangkan,, terimakasih komisi ix DPR, semoga tuhan selalu melindungi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>