Sejumlah pekerja memadatkan tanah dengan batu kapur untuk membuat akses jalan di lokasi pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar di Tapos, Depok

Indonesia Hadapi Masalah Regulasi pada Tahun Pemilu 2014

(Berita Daerah – Nasional) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki sejumlah kecemasan menghadapi pemberlakuan sejumlah regulasi yang bakal diterapkan pada tahun 2014 yang bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden.

Misalnya, Kadin menyoroti dampak pengangguran yang dapat timbul setelah pemberlakuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terkait larangan ekspor biji mineral mentah yang akan mulai diberlakukan pada 2014.

Kadin berharap DPR bersama dengan pemerintah dan pengusaha minerba perlu mencari solusi akibat pemberlakuan UU Minerba, yang terpenting adalah bagaimana menahan tenaga kerja yang menganggur baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan bakal mengalami perlambatan akibat penerapan UU Minerba seperti dalam hal pemberlakuan larangan ekspor biji mineral yang belum diolah.

Pasalnya, selama ini pergerakan ekonomi daerah masih dipengaruhi bisnis tambang mineral, karena pemegang izin, kontrak karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada di daerah. Karena itu, perlu kebijakan yang tepat untuk membenahi permasalahan yang akan dihadapi.

Selain pekerja, yang akan menerima imbas dari pemberlakuan UU Minerba 2009 itu mulai dari kontraktor, pemasok, hingga warga di sekitar tambang.

Dikhawatirkan pula ada kebangkrutan pengusaha tambang yang tidak bisa kembalikan pinjaman di bank serta setoran pajak nasional dan daerah akan terhenti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) yang sedang digaungkan pemerintah membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak merugikan sejumlah pihak.

Tahun 2014 mendatang merupakan tahun dengan iklim politik yang tinggi sehingga hal tersebut dinilai juga bisa memengaruhi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Untuk itu, Kadin berharap agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama-sama dengan DPR RI dan pengusaha tambang minerba dapat duduk bersama mencari solusi terkait program hilirisasi minerba.

Natsir menyayangkan bahwa infrastuktur yang telah dibangun pengusaha minerba tanpa bantuan pemerintah ternyata terabaikan.

DPR dan pemerintah pusat sesungguhnya bisa melakukan intervensi, namun yang bersinggungan langsung pada kebijakan tersebut adalah pemerintah daerah.

Egoisme DPR dan pemerintah dapat membawa dampak pada politik ekonomi, kesejahteraan rakyat dan program hilirisasi minerba yang sebenarnya sama pentingnya dengan tujuan negara ini. Urusan kebijakan diserahkan ke DPR dan pemerintah, hanya saja jangan sampai pengusaha yang memiliki niat baik untuk membangun smelter terabaikan.

Untuk itu, diharapkan agar pembangunan smelter dipercepat guna menunjang program hilirisasi mineral untuk kepentingan Indonesia sebagai negara industri. Sebab, program hilirisasi mineral dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi dan memiliki efek berganda yang luar biasa terhadap Indonesia.

Selama ini potensi mineral sangat besar namun belum diolah dengan baik, sehingga program hilirisasi mineral dinilai sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pembangunan smelter oleh pengusaha merupakan wujud kongkrit pengusaha untuk membangun Indonesia sebagai negara industri, dan hal tersebut perlu dipahami oleh bangsa ini yang kaya akan sumber daya mineral.

Hal ini untuk kepentingan bangsa yang efek ke bawahnya juga akan dinikmati oleh bangsa Indonesia, Kadin berharap pembangunan smelter ini perlu dipercepat.

Selain larangan ekspor mineral mentah, regulasi lainnya yang juga dicemaskan Kadin adalah Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai diterapkan pada tahun 2014. Dalam implementasi UU BPJS mendatang diperkirakan dapat menimbulkan permasalahan.

Permasalahan tersebut terutama terkait pembayaran iuran untuk masing-masing program baik itu dalam hal ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha akan menjadi objek dari program ini karena adanya tambahan beban keuangan.

Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, pengusaha dinilai akan menjadi objek dan sekaligus subjek khususnya untuk rumah sakit swasta. Karena itu, sosialisasi mengenai besaran iuran baik itu dari pemberi kerja maupun dari penerima upah harus lebih diperjelas.

Sebagaimana diberitakan, tanggal 4 Juli 2013, lembaga tripartit telah menyepakati bahwa mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 iuran jaminan kesehatan ditanggung oleh pemberi kerja sebesar tiga persen.

Sedangkan mulai 1 Juli 2015 sampai dengan seterusnya, jaminan kesehatan sebesar tiga persen akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, karena pokok-pokok sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan dalam skema asuransi sosial yang sifatnya wajib.

Berbeda dengan jaminan kesehatan, Kadin menilai jaminan ketenagakerjaan masih belum ada gambaran yang jelas terkait besaran dana pensiun yang akan dikelola oleh PT Jamsostek.

Kadin masih menunggu keputusan berapa iuran yang akan dibayarkan pengusaha, pekerja, maupun pemerintah.

Para pengusaha perlu memahami BPJS terutama terkait dengan peran, hak dan, kewajiban dunia usaha yang berhubungan dengan implementasi BPJS. Apalagi, kesiapan semua pihak, baik dari kalangan swasta, pemerintah dan para pekerja dalam menghadapi pemberlakuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut pada Januari 2014 mendatang mulai dipertanyakan.

Pasalnya menjelang implementasi Undang-undang tersebut, terdapat banyak hal yang dinilai belum jelas.

Berdasar Undang-undang Nomor 24 tahun 2011, akan terdapat dua jenis BPJS yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk bidang tenaga kerja, PT Jamsostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan menangani program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan kematian.

Sementara untuk bidang kesehatan, PT Askes akan ditingkatkan fungsinya menjadi BPJS Kesehatan yang menangani program jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan akan dikelola oleh PT Askes dan mulai efektif pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan (akan dikelola oleh PT Jamsostek) programnya akan dimulai pada 1 Juli 2015.

Menghadapi beragam kecemasan itu, Kadin menginginkan dunia usah Indonesia memperkuat kecerdasan ekonomi baik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional maupun dalam rangka menghadapi globalisasi.

Salah satu hal yang bisa dipersiapkan Indonesia adalah dengan memperkuat ‘economic intelligent’ (kecerdasan ekonomi) sehingga apa yang terjadi di luar bisa diprediksi dampaknya terhadap dalam negeri dengan segera.

Penguatan kecerdasan ekonomi diperlukan, antara lain untuk memetakan strategi para pelaku ekonomi nasional guna memperkuat ketahanan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya saat krisis global dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, hal tersebut juga ditambah dengan angkatan kerja muda yang banyak serta peluang-peluang usaha yang menarik yang membawa manfaat optimal.

Pandangan dunia terhadap Indonesia semakin baik, hanya kesiapan para pelaku ekonomi terhadap itu juga harus diperhatikan. Diharapkan agar semua aspek dapat mengarah pada kepentingan bangsa.

Selain itu, Kadin Indonesia juga meyakini bahwa peran swasta bakal semakin membesar saat Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan perjanjian pasar bebasnya diberlakukan pada 2015.

Peningkatan peran swasta disebabkan MEA bukan sekedar merupakan forum kerja sama, tetapi juga merupakan keterpaduan atau integrasi tiga pilar kehidupan, yaitu sosial budaya, politik dan keamanan, serta ekonomi.

Untuk itu, diperlukan orientasi kebangsaan yang jelas dan kuat dari pihak swasta Indonesia untuk kepentingan bisnis yang selaras dengan kepentingan nasional.

(et/EA/BD)

Pic: ant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>