




Foto:bd-ant
(Berita Daerah-Maluku) Penemuan ladang emas di Kabupaten Buru, Maluku oleh warga setempat sejak dua bulan lalu mengakibatkan inflasi di daerah yang terkenal dengan sebutan Tanah Bupolo itu.
Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi di Ambon, mengatakan, inflasi terjadi akibat masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan beralih fungsi menjadi pendulang emas.
"Temuan ladang emas membuat masyarakat meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya dan memilih mendulang emas. Para petani tak lagi menggarap sawahnya, nelayan juga tidak melaut karena pendapatan dari mendulang emas berpuluh kali lipat," katanya.
Dia mengatakan, semenjak warga beralih fungsi, harga kebutuhan pangan di Buru, khususnya beras, sayur dan ikan meningkat dua kali lipat.
Sekarung beras seberat 50 kg yang biasanya dihargai Rp280 ribu, naik menjadi Rp500 ribu. Harga ikan yang sebelumnya Rp10 ribu, meningkat menjadi Rp20 ribu, padahal Bupolo merupakan lumbung beras dan ikan.
Umasugi mengatakan, konsentrasi masyarakat yang beralih ke logam mulia itu praktis mengganggu pertumbuhan ekonomi dari sektor pangan. Di sisi lain penjualan barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor meningkat tajam.
"Saya mengecek penjualan sepeda motor Yamaha dan Suzuki ke dealer dan mendapat laporan bahwa dalam jangka waktu sebulan terjual lebih dari 300 unit. Padahal untuk kabupaten seperti Buru ini bisa terjual 90-an unit sebulan itu sudah tinggi," katanya.
Harga Melonjak
Umasugi menjelaskan, selain berdampak pada harga kebutuhan pangan yang melonjak tinggi, situasi keamanan dan kenyamanan di Buru juga terganggu akibat dipadati oleh pencari emas yang datang dari luar pulau seperti Sulawesi dan Jawa.
Diperkirakan jumlah mereka di atas 10 ribu orang yang berdatangan menggunakan kapal laut dengan membawa peralatan tradisional seperti cangkul dan ayakan.
Dia mengatakan, untuk mengantisipasi jumlah pendatang yang kian bertambah, dirinya telah menginstruksikan agar areal penambangan ditutup dalam waktu seminggu. Langkah itu untuk mengembalikan kenyamanan dan keamanan di Buru, khususnya di lokasi penambangan.
"Kami juga perlu menyusun perizinannya dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh pihak luar yang nantinya akan menggarap arel penambangan itu," katanya.
Seorang warga Namlea, Kabupaten Buru, Lily Ohorella, mengatakan, selama berlangsungnya aktivitas penambangan, pengeluaran mereka untuk kebutuhan pangan sangat tinggi.
"Ikan, sayur yang dijual di pasar jumlahnya sedikit sehingga harganya mahal karena petani dan nelayan meninggalkan sawah dan pekerjaannya untuk mencari emas," katanya.
Dihimbau Kosongkan Lahan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buru, Maluku, gerah dan mengancam mengambil tindakan keras kepada para pendulang atau pencari emas jika tidak mengosongkan lahan tambang. Imbauan ini berlaku hingga Rabu (22/2). Demikian dikatakan Bupati Buru, Ramli Umasugi, di Buru.
Namun, Bupati Ramli tidak menjelaskan tindakan keras apa yang akan dilakukan bila imbauan itu kembali tak diindahkan. Yang jelas, larangan keras ini menyusul kian rusaknya alam di sekitar lokasi eksplorasi, yakni di Pegunungan Wamsaid, Kecamatan Waepoangan.
Apalagi, sebelumnya ia telah meminta penambang emas mengosongkan lokasi penambangan terhitung mulai 8 Februari lalu.
Cara kerja penambang membuat lingkungan yang tadinya hijau menjadi tandus dan kering. Sumber mata air rusak dan tercemar air raksa yang dipakai untuk memurnikan emas. Tak hanya itu, ribuan batang kayu putih yang menjadi ikon Pulau Buru juga musnah tak berbekas.
Meski telah dilarang dan merusak, masyarakat adat pemilik lahan bersikeras menambang. Mereka tetap akan mengolah lahan itu karena memberi rezeki bagi kehidupan mereka.
(dn/DN/bd-ant)