Foto:bd-ant

(Berita Daerah-Nasional) Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai pemerintah mengabaikan pembangunan infrastruktur pertanian.

"Kalaupun ada, itu hanya pembangunan jaringan irigasi desa (Jides) yang skalanya terlalu kecil," ujar Hermanto di Jakarta, Kamis.

Jides adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri atasi bangunan penangkap air (bendungan, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.

Pembangunan Waduk Kurang

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usaha tani (Jitut) dan Jides menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya.

Menurut dia, kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.

Kerusakan ini terutama diakibatkan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam banjir, gempa, longsor dan gunung meletus serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani.

"Pemerintah sendiri mengakui sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2009-2014 bahwa salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi," ujarnya.

Wujudkan Kedaulatan Pangan

Hermanto mengatakan bahwa sektor pertanian sangat berperan di dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ketika kedaulatan pangan terwujud, maka ketahanan pangan nasional juga akan meningkat.

Oleh karena itu dengan terabaikannya pembangunan insfrastruktur dapat mengganggu pencapaian empat target utama pembangunan pertanian ke depan yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Hermanto menuturkan, keberadaan irigasi menjadi sangat vital di dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Apalagi pemerintah telah mencanangkan target surplus beras 10 juta ton per tahun pada 2014.

"Untuk itu, realisasi pembangunan infrastruktur pertanian perlu terus dioptimalkan. Bahkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam bentuk jaringan irigasi perlu mendapatkan prioritas," ujarnya.

Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi sebagai dampak terjadinya banjir akan mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.

Apresiasi Daerah yang Bangun Infrastruktur Pertanian

Anggota DPR RI Dapil Sumbar ini berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan hal itu sesungguhnya juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

Disebutkan bahwa kewenangan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian.

Hermanto juga memberikan apresiasi pada daerah-daerah yang telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur pertanian. Hal ini akan sangat mendukung peningkatan kesejahteraan para petani karena pembangunan infrastruktur akan membuka akses pasar komoditas pertanian.

(dn/DN/bd-ant)