(Berita Daerah - Nusa Tenggara) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menunggu kepastian investasi triliunan rupiah dari perusahaan Dubai, Emaar Properties LLC, yang akan disampaikan delegasi Indonesia yang berkunjung ke Abu Dhabi, 2-3 Pebruari lalu.

"Sudah ada delegasi yang berangkat ke Dubai namun hasilnya belum saya peroleh, tapi dalam 2-3 hari ke depan akan saya telepon untuk menanyakannya," kata Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi, di Mataram, Senin.

Delegasi Indonesia yang berangkat ke Dubai itu yakni Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab.

Semula Gubernur NTB itu juga diminta ikut dalam rombongan ke Dubai namun tidak terwujud karena pada saat itu para gubernur diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berkumpul di Istana Cipanas, Jawa Barat.

Presiden dan para gubernur membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2009-2014.

"Saya tidak bisa ikut ke Dubai karena saat itu harus menghadiri pertemuan dengan Presiden SBY di Istana Cipanas," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia yang diwakili PT BTDC dan Pemerintah Dubai yang diwakili Emaar Properties LLC telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan kawasan wisata terpadu di Pulau Lombok, tanggal 19 Maret 2008.

Bahkan, telah membentuk perusahaan bersama atau Joint Venture Company (JVC) Emaar Properties LLC dengan PT Bali Tourism Development Coorporation (BTDC).

Lahan investasi yang akan dipergunakan Emaar Properties LLC dan PT BTDC itu seluas 1.250 hektare yang terletak di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah.

Emaar Properties berencana menginvestasikan Rp21 triliun dalam kurun waktu 15 tahun pada tiga periode, setiap periode lima tahun dengan nilai investasi tujuh triliun rupiah.

Sesuai kesepakatan awal, dalam perusahaan patungan itu Pemerintah Indonesia memiliki 15 persen saham sebagai kompensasi penggunaan lahan seluas 1.250 hektare.

Dari komposisi 15 persen saham itu, Pemda NTB (Provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah) berhak atas kepemilikan 35 persen, sisanya milik pemerintah pusat.

Namun, belakangan ini beredar isu pembatalan rencana investasi triliunan rupiah itu, meskipun pihak Emaar belum memberi pernyataan resmi soal kelanjutan rencana investasi itu, sehingga delegasi Indonesia merasa perlu menanyakannya secara langsung pada pimpinan Emaar di Abu Dhabi.

Sempat merebak kabar Emaar akan membatalkan investasi itu sehubungan dengan gagal bayar atas sebagian obligasi Dubai World yang jatuh tempo.

Dubai World tercatat memiliki kewajiban hingga 59 miliar dolar AS, atau menguasai sebagian besar dari total utang Dubai yang mencapai 80 miliar dolar AS.

(in/IN/ant)