(Berita Daerah - Nasional) - Pemerintah berniat menasionalisasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan menjadi pemegang saham tunggal pada perusahaan yang akan mengakhiri masa kontrak kerjasama di Indonesia pada 2013 itu.

"Kalau saya sebagai pemegang saham inginnya 100 persen tetap Indonesia," kata Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar setelah silaturahmi Lebaran dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Mustafa yakin Indonesia mampu mengelola Inalum, baik dari sisi teknis maupun finansial. Menurut dia, niat untuk menasionalisasi Inalum itu bukanlah gertakan, tetapi memang niat yang sudah dipertimbangkan dengan matang.

Saat ini pemerintah sedang melakukan pembahasan dengan pihak terkait untuk melancarkan niat menasionalisasi perusahaan yang selama ini beroperasi atas dasar kontrak kerja sama antara Indonesia dengan sejumlah perusahaan Jepang itu.

Mustafa menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah BUMN yang akan berperan dalam pengambilalihan Inalum. Dia menyebut PT Aneka Tambang sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab pada aspek teknis pengelolaan Inalum. Sedangkan untuk keperluan pendanaan, Mustafa menggandeng PT Danareksa, PT Perusahaan Pengelola Aset, dan Bahana Sekuritas.

Kementerian BUMN akan kembali membahas rencana nasionalisasi itu dengan Kementerian Perindustrian dalam waktu dekat. Setelah itu, kedua pejabat kementerian itu akan melapor kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam forum rapat koordinasi.

"Nanti akan ditunjuk tim negosiasi," kata Mustafa.

Mustafa belum mengetahui keinginan pihak perusahaan Jepang yang selama ini mengoperasikan Inalum. "Semuanya akan jelas dalam forum negosiasi nanti," katanya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR ingin Indonesia memiliki Inalum secara utuh, setelah kontrak kerja sama perusahaan itu selesai pada 2013. Pengambilalihan perusahaan itu dianggap akan memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.

Tim teknis pemerintah soal PT Inalum memperhitungkan, Indonesia akan mendapatkan laba dari Inalum sebesar 120 juta dolar AS per tahun, jika pemerintah mengambil alih perusahaan itu sepenuhnya. Selain itu, kebutuhan aluminium dalam negeri akan tercukupi.

Namun demikian, tim teknis juga memperhitungkan dampak negatif pengambilalihan itu, antara lain membutuhkan dana tunai sebesar 120 juta dolar AS, adanya aliran dana Indonesia ke Jepang senilai 723 juta dolar AS, dan hilangnya kesempatan investasi baru yang ditawarkan Jepang untuk ekspansi pemurnian sebesar 367 juta dolar AS dan pembangunan pembangkit listrik baru 150 MW senilai 300-500 juta dolar AS.

Jepang sudah mengusulkan kelanjutan kerja sama proyek Asahan selama 30 tahun dengan rencana ekspansi berupa peningkatan kapasitas produksi aluminium dari 250.000 ton menjadi 317.000 ton per tahun dengan tambahan investasi 367 juta dolar AS dan mengupayakan pembangunan pembangkit listrik 150 MW.

(fb/FB/ant)